POTRET KUNINGAN – Kematian Jamil, warga Desa Timbang, Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, saat berada di Laos, masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Di tengah kepulangan jenazah ke kampung halaman setelah sekitar tiga bulan penantian, muncul dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kini didorong untuk ditelusuri melalui jalur hukum.
Persoalan tersebut disoroti tim hukum Rieke Diah Pitaloka. Perwakilannya, Ruly Fachrialsyah, menyampaikan bahwa pihaknya meminta aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada proses pemulangan jenazah, tetapi juga menelusuri rangkaian peristiwa yang dialami Jamil sebelum meninggal dunia.
Hal itu disampaikan Ruly saat mendampingi kedatangan jenazah Jamil di rumah duka, Minggu (8/11/2026) dini hari.
Ruly mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima, hasil autopsi dan keterangan kepolisian Laos menyebut Jamil meninggal akibat gantung diri. Namun, pihaknya mengaku masih memiliki sejumlah kecurigaan yang perlu diklarifikasi melalui penyelidikan lebih lanjut.
“Kalau hasil autopsi dan keterangan pihak kepolisian Laos, almarhum ini gantung diri. Tapi kami mencurigai bahwa ada penghilangan nyawa di sana,” ungkap Ruly.
Kecurigaan tersebut, lanjutnya, muncul setelah tim memperoleh informasi dari sejumlah pekerja yang sebelumnya berhasil dipulangkan ke Indonesia dalam kondisi hidup. Mereka disebut memberikan keterangan mengenai dugaan perlakuan kekerasan dan penyiksaan selama berada di tempat kerja di luar negeri.
“Beberapa keterangan dari para korban yang sudah bisa dipulangkan dengan keadaan hidup, banyak bentuk penyiksaan di sana. Modus operandinya sama,” katanya.
Ruly juga membeberkan adanya dugaan praktik pemberangkatan pekerja secara ilegal. Berdasarkan keterangan yang diterima pihaknya, sejumlah pekerja diduga mengalami perlakuan tidak manusiawi setelah tiba di negara tujuan.
“Jadi pemberangkatannya berangkat dengan ilegal, sampai sana ada yang disetrum dalam kondisi hidup, terus bentuk-bentuk penyiksaan lainnya,” bebernya.
Atas informasi tersebut, tim hukum berencana menelusuri dugaan TPPO yang diduga berkaitan dengan keberangkatan Jamil ke Laos.
Dalam keterangannya, Ruly turut menyinggung seorang oknum berinisial F yang disebut-sebut mengajak sejumlah warga Kuningan untuk bekerja ke luar negeri, termasuk Laos dan Kamboja, melalui jalur yang diduga tidak resmi.
Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak tertentu tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Tim hukum menyatakan akan membawa persoalan ini kepada aparat penegak hukum agar seluruh informasi yang diperoleh dapat ditindaklanjuti.
Berdasarkan arahan dari Mabes Polri yang disampaikan kepada pihaknya, Ruly mengatakan laporan rencananya akan disampaikan ke Polres Kuningan pada Senin (9/11/2026).
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti hanya pada pemulangan jenazah. Ada dugaan persoalan hukum yang harus dibuka dan diusut,” tegasnya.
Di sisi lain, Ruly mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan keberangkatan gratis maupun seluruh kebutuhan ditanggung oleh pihak perekrut.
Menurutnya, masyarakat perlu memastikan legalitas perusahaan penempatan, dokumen perjalanan, serta prosedur pemberangkatan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
“Jangan pernah teriming-iming untuk bekerja di luar negeri secara gratis dan ilegal. Kita harus cek apakah pemberangkatannya resmi dari pemerintah atau bukan,” pesannya.
Kepulangan Jamil ke Desa Timbang memang telah mengakhiri penantian panjang keluarga untuk membawa jenazahnya kembali ke tanah air. Namun, persoalan yang melatarbelakangi keberangkatannya hingga kematian di Laos masih menjadi perhatian pihak keluarga dan tim hukum.
Kini, penelusuran terhadap proses perekrutan, jalur pemberangkatan, kondisi kerja, hingga peristiwa yang mendahului kematian Jamil menjadi sejumlah hal yang perlu diklarifikasi.
Tim hukum berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara menyeluruh, sehingga apabila ditemukan unsur tindak pidana, pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.***
Tinggalkan Balasan